Diklat / Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)

Mekanisme Pengelolaan Hibah – Dana hibah merupakan dana pemberian bisa berbentuk uang/barang/jasa atau surat berharga dari pemberi hibah kepada pemerintah pusat, tanpa wajib adanya timbal balik atau tidak perlu dibayar kembali. Pihak pemberi hibah tadi mampu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah bisa memanfaatkan dana hibah tersebut buat mendukung tugas & fungsi kementerian, forum atau Pemkab/Kota juga pemerintahan desa.

Adapun prosedur pengelolaan hibah sudah diatur langsung melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 /PMK.05/2011. Di dalam pasal 3 ayat 1, hibah bisa diklasifikasikan dari bentuk hibah, prosedur pencairan hibah, & asal hibah. Maka hibah dilihat dari bentuknya terbagi menjadi hibah uang, hibah barang/ jasa atau hibah surat-surat berharga.

Kemudian hibah diklasifikasikan menurut prosedur pencairannya. Hibah berdasarkan pencairannya dibagi lagi menjadi 2, yaitu hibah terencana & hibah eksklusif. Dan hibah menurut sumbernya, yaitu terdiri atas hibah dalam negeri, & hibah luar negeri. Untuk prosedur perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas pendapatan hibah terencana dipengaruhi menurut peraturan perundang-undangan. Sementara prosedur pelaksanaan dan pelaporan terkait hibah langsung dalam bentuk uang atau belanja yg berasal dari hibah langsung dilakukan melalui ratifikasi oleh BUN (Bendahara Umum Negara).

1. pengajuan permohonan nomor registrasi. Pengajuan nomor register dilakukan oleh Menteri/forum/kepala kantor/satuan kerja, selaku selaku pelaku anggaran atau PS, atau oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan utang atau Direktur Evaluasi Akuntansi.
2. pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, Setelah disetujui untuk membuka rekening hibah oleh Kuasa BUN. Maka dalam pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker (Satuan kerja).
3. penyesuaian pagu hibah pada DIPA. Dan
4. pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang & belanja yg berasal dari hibah langsung.

Dan dalam Pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan terhadap pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa atau surat berharga dapat dilaksanakan melalui ratifikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau DJPU sebagai unit akuntansi pembantu bendahara umum negara pengelola hibah.

Mekanisme pengelolaan terkait hibah dalam bentuk barang, jasa atau surat-surat berharga, bisa dilakukan melalui tahapan-tahapan menjadi berikut:

1. penandatanganan BAST ( berita program serah terima), yg terdiri tanggal serah terima, pihak pemberi & penerima hibah, tujuan penyerahan, nilai nominal, bentuk hibah, & rincian harga per barang.
2. Penatausahaan dokumen pendukung lainnya, penatausahaan ini dilakukan oleh penerima hibah.
3. Pengajuan permohonan nomor register, terdiri dari perjanjian hibah atau dokumen lain sesuai dengan yg diajukan ( fakta acara penyerahan hibah & surat pernyataan sudah mendapat hibah langsung). lalu ringkasan hibah

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah maka kami akan mengadakan “Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)“ akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025