Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak – Demi meningkatkan tertib administrasi manajemen data Pajak Bumi & Bangunan dan pelayanan kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER–12/PJ Tahun 2010 mengenai Nomor Objek Pajak Pajak Bumi & Bangunan.

Selama itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah tentang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Dan UU tentang Pajak & Retribusi Daerah dan pengelolaan keuangan retribusi PBB. Diperlukan suatu pemahaman yg baik bagi Aparatur Pemda sebagai akibatnya terwujud Pemerintahan Good Governance.

Untuk Memberikan kemudahan, kepastian hukum, meningkatkan pelayanan dalam pelaporan perhitungan & atau pembayaran pajak, objek pajak atau harta dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan terkait bidang perpajakan juga penyampaian SPT dalam bentuk/melalui : e-SPT, e-Filling & media elektronik yg sudah diterapkan.

Maka dibuatlah bimbingan teknologi tentang Pengelolaan keuangan pajak & retribusi wilayah dan kedudukan pajak bea perolehan hak atas tanah & bangunan. Hal ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dalam setiap rakyat yg masih belum tahu mengenai manajemen keuangan pengelolaan di bidang perpajakan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman akan hal tersebut, dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat menggunakan tema “Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan(BPHTB)Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak & Retribusi Daerah”. yg akan dilaksanakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025