Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa – Manajemen Keuangan Desa merupakan serangkaian aktivitas yg mana di dalamnya terdiri berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan keuangan desa. Penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban pemanfaatan keuangan desa juga termasuk ke dalam proses kegiatan manajemen keuangan .

Setiap kegiatan yg berhubungan dengan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara desa. Seorang bendahara desa juga mempunyai tugas & tanggung jawab yg relatif besar. Yaitu Bendahara harus mengerjakan pencatatan di setiap penerimaan & pengeluaran dan melakukan tutup buku sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Selain itu bendahara desa juga harus membuat sebuah laporan pertanggung jawaban, yg mana laporan tadi diserahkan setiap bulan pada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

format Penatausahaan, perolehan & pengeluaran keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, menggunakan:

• Buku Kas Umum

Bentuk laporan pertanggungjawaban yg harus dibuat oleh Bendahara Desa ialah buku kas umum. Buku kas umum adalah salah satu sumber dokumen yg dipakai untuk mencatat berbagai kegiatan yg berhubungan dengan penerimaan & pengeluaran kas desa, baik itu transaksi secara tunai maupun kredit.

• Buku Kas Pembantu Pajak

Dan bentuk laporan pertanggung jawaban yg ke 2 merupakan, buku kas pembantu pajak, yg bertujuan untuk membantu buku kas umum yg berkaitan dengan penerimaan & pengeluaran yg berhubungan dengan pembayaran pajak atau yg biasa dipakai buat mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak & penyerahan kas desa ke kas negara.

• Buku Bank

Seperti halnya buku kas pembantu pajak, buku Bank ini juga dipakai untuk membantu buku kas umum, selain itu buku bank desa juga digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran uang ke rekening kas desa & penarikan berdasarkan rekening kas desa pada bank.

Setelah bendahara desa melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangan desa pada kepala desa. maka selanjutnya tugas Kepala desa buat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa pada Bupati atau Walikota. Dalam satu tahun kepala desa akan mengungkapkan laporannya sebanyak 2 kali, yaitu laporan semester pertama yg dilakukan paling lambat akhir Bulan Juli tahun berjalan & laporan semester akhir tahun yg dilaksanakan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDESA, terdiri berdasarkan; pendapatan, belanja, & pembiayaan & dilaporkan pada Bupati/Walikota, sedangkan bentuk laporan pertanggungjawaban pada rakyat luas dilakukan secara tertulis & menggunakan media informasi sehingga rakyat mampu lebih gampang mengaksesnya.

Dan buat peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban Realisasi pelaksanaan APBD, wajib menyematkan; format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran yg berkaitan, lalu format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran yg berkaitan, serta format laporan agenda pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Keuangan Desa maka kami akan mengadakan “Bimtek pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa“ akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2024