PBB dan BPHTB : Pengelolaan Pajak Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

PBB dan BPHTB adalah dua pajak daerah yang penting di Indonesia. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan, sedangkan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 mengatur pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. UU PDRD bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, efektivitas pengelolaan PBB dan BPHTB, serta kepatuhan wajib pajak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU PDRD mengatur sejumlah ketentuan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.

Pertama, UU PDRD menetapkan sistem self assessment bagi wajib pajak. Artinya, wajib pajak bertanggung jawab untuk menilai sendiri nilai properti kena pajak mereka dan membayar jumlah pajak yang benar.

Kedua, UU PDRD menetapkan sistem sanksi untuk ketidakpatuhan. Sistem ini dirancang untuk mencegah wajib pajak agar tidak lalai membayar pajak.

Ketiga, UU PDRD menetapkan sistem banding bagi wajib pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang mereka anggap tidak benar.

Pemerintah merancang ketentuan-ketentuan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, UU PDRD juga mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk badan pajak daerah. Badan ini bertanggung jawab untuk memungut pajak, menyelesaikan sengketa wajib pajak, dan memberikan edukasi kepada wajib pajak.

Secara keseluruhan, UU PDRD memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan PBB dan BPHTB. Rancangan ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengelolaan pajak PBB dan BPHTB yang efektif sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dan berkontribusi pada pembangunan daerahnya. UU PDRD memberikan sejumlah ketentuan untuk membantu pemerintah daerah mengelola pajak-pajak ini secara efektif.

Silakan ikuti Bimbingan Teknis ” Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025