Pedoman penyusunan (RKPD) merupakan dokumen penting yang menggambarkan visi, misi, dan program kerja pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan RKPD yang efektif memainkan peran kunci dalam memastikan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah.

Memahami Konteks dan Tujuan RKPD:

Dengan memahami konteks dan tujuan tersebut, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk menyusun RKPD yang efektif. Identifikasi visi dan misi pemerintah daerah, serta kebijakan nasional yang relevan. Pastikan RKPD mencerminkan arah strategis pemerintah daerah dan mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Melakukan Analisis Situasi:

Identifikasi masalah dan peluang yang ada dalam wilayah pemerintah daerah. Gunakan data dan informasi yang valid untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur.

Penetapan Prioritas:

Setelah memahami situasi, tentukan prioritas dalam RKPD. Fokus pada isu-isu yang memiliki dampak signifikan dan mendesak bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penyusunan Strategi dan Program:

Berdasarkan analisis dan prioritas, buat strategi dan program yang spesifik dan terukur. Pastikan program-program ini berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Gunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses penyusunan RKPD.

Pengukuran dan Monitoring:

RKPD yang efektif memerlukan penerapan sistem pengukuran dan pemantauan yang baik. Aktifkan indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif dan aturlah mekanisme pemantauan secara rutin. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Komunikasi dan Publikasi:

Sosialisasikan RKPD kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait secara efektif. Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web pemerintah, dan pertemuan publik. Jelaskan tujuan, strategi, dan program-program yang terkandung dalam RKPD, serta manfaatnya bagi masyarakat secara luas.

Evaluasi dan Penyempurnaan:

Pemerintah daerah perlu secara berkala mengevaluasi RKPD guna memastikan pencapaian target dan efektivitas program. Lakukan evaluasi secara objektif, identifikasi kekurangan, dan perbaiki sesuai kebutuhan. Gunakan hasil evaluasi untuk penyempurnaan RKPD di masa depan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan prioritas pemerintah daerah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengikuti panduan praktis ini, kita berharap RKPD dapat efektif mengarahkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Silakan ikuti Bimtek ” Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “