Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Menghadapi Audit – Pedoman penyusunan APBD sebagai acuan Pemerintah Daerah pada sebuah penyusunan anggaran. Dengan asa peraturan tadi bisa berfungsi menjadi konsep dasar pada pengoptimalisasian panduan pada hal manajemen keuangan yg telah di integrasi. Selain itu wajib efektif & akuntabel yg sinkron dengan tujuan APBD beserta fungsinya.

Dalam memahami panduan tadi, warga wajib mengetahui dengan pasti segala hal yg terkait dengan bimbingan tentang teknis peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah pada penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan strategis menghadapi audit pada penyusunan & pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bimbingan teknis pada hal peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah sebagai hal yg krusial. Bimbingan tadi dilaksanakan dengan nara sumber yg berpengalaman dan para pakar yg telah ahli. Banyak sekali manfaat yg akan anda dapatkan bila mengikuti pembinaan atau bimbingan teknis tadi.

Di dalam pelaksanaan & penganggaran SKPD, banyak yg masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal keahlian, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tadi umumnya terdapat dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, & lain sebagainya. Sehingga di dalam pertanggungjawaban dan pengauditan BPK biasanya mendapat temuan-temuan, contohnya kesalahan penghitungan & semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan dan pengeluaran mempunyai peran yg amat krusial dalam melaksanakan tugas bendaharawan SKPD.

Tugas bendahara SKPD pada bagian penerimaan, merupakan menyelenggarakan pembukuan dalam hal semua penerimaan dan penyetoran yg berasal berdasarkan penerimaan yg telah menjadi tanggung jawabnya. Lalu menyampaikan pelaporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara spesifik kepada pejabat pengelolaan keuangan wilayah atau PPKD.

Sedangkan tugas yg diemban oleh bendahara SKPD pada bagian pengeluaran adalah, mengelola uang dalam segala hal yg berhubungan dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, & pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian dan pembayaran yg berdasar dalam perintah dari pejabat penghasil komitmen atau PPK.

Bendahara SKPD pengeluaran juga berhak menolak perintah pembayaran tadi bila tidak memenuhi persyaratan & ketentuan, saat harus dibayarkan. Selain itu bendahara juga berhak menolak bila terdapat peraturan atau tugas lain yg tidak sinkron dengan peraturan kepala daerah.

Dalam rangka menaikkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam pemerintahan yg baik (good governance) Dengan ini kami akan melaksanakan Bimtek mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan & Pertanggungjawaban Manajemen Terhadap Peningkatan Kapabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan. Yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025