Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan di rumah sakit, maka pemahaman mengenai akuntansi perpajakan menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan akuntansi yang sesuai standar akan membantu rumah sakit dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, menghindari kesalahan perhitungan pajak, serta meminimalisir risiko sanksi dari otoritas perpajakan.

Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program Bimtek Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit yang secara khusus membekali tenaga keuangan, bendahara, maupun manajemen agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.

I. Tujuan

• Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep akuntansi perpajakan di lingkungan rumah sakit.
• Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan kewajiban perpajakan rumah sakit.
• Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan pelaporan pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun finansial.
• Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.

II. Materi Pelatihan

• Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit
• Jenis Pajak yang Berlaku bagi Rumah Sakit
• Teknik Pencatatan Akuntansi Perpajakan
• Penyusunan SPT dan Pelaporan Perpajakan Rumah Sakit
• Manajemen Risiko Perpajakan di Rumah Sakit

Oleh karena itu, melalui Pelatihan Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara profesional. Melalui pelatihan ini, rumah sakit tidak hanya dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola keuangan rumah sakit dalam memahami dan mengimplementasikan akuntansi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan rumah sakit, maka akan diselenggarakan Pelatihan dengan tema ‘Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit Tahun 2025–2026’ pada:

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

PPNS adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Tugas utama PPNS adalah menyelidiki dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan Direktorat Jenderal Pajak atau instansi lain yang berwenang mengangkat mereka.

Tindak pidana perpajakan melibatkan pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa contoh tindak pidana perpajakan antara lain penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, penghindaran pajak, dan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Pentingnya Peran PPNS

Peran PPNS sangat penting dalam menegakkan keadilan pajak. Dengan penyidikan yang ketat dan profesional, PPNS memastikan semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai undang-undang. Hal ini akan menghindari ketimpangan kontribusi pajak dan mencegah kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal perpajakan.

Peran PPNS sangat penting dalam menegakkan keadilan perpajakan, mencegah penggelapan pajak, dan mendukung perekonomian negara. Dengan menjalankan tugasnya secara profesional, PPNS dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Untuk menjalankan tugas dengan optimal, PPNS membutuhkan dukungan dan apresiasi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan perpajakan yang adil dan efisien.

Silakan ikuti Bimbingan Teknis ” Bimtek tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam hal ini, pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua jenis pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah.

Wajib pajak harus membayarkan iuran kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan langsung.
Retribusi adalah iuran yang harus dibayarkan kepada pemerintah karena telah menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, kemampuan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan bagi pemerintah daerah.

Pelatihan pengelolaan keuangan pajak dan retribusi daerah membantu aparatur pemerintah mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi secara efisien.

Pelatihan ini memperkuat pengetahuan tentang perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi keuangan untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah yang efektif.

Pemerintah daerah menerapkan pajak BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di daerah. Pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan wajib membayar iuran ini.

Pajak BPHTB memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur peredaran tanah dan bangunan di wilayah pemerintah daerah.

Pelatihan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pemahaman BPHTB penting bagi aparatur pemerintah daerah.

Silakan ikuti Pelatihan ” Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Tema materi dalam Pelatihan konseling Pajak Daerah mencakup berbagai aspek perpajakan, seperti jenis-jenis pajak daerah, cara penghitungan, dan tenggat waktu pembayaran. Tidak hanya itu, peserta pelatihan juga akan memahami insentif dan sanksi perpajakan yang berlaku. Terkadang penyuluhan ini menggunakan metode interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, role play, dan penyuluhan lapangan. Tujuan pendekatan ini adalah memudahkan peserta untuk memahami dan memecahkan masalah sehari-hari terkait perpajakan.

Pelatihan Pembinaan Pajak Daerah memberikan sejumlah manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak. Tidak hanya itu, program ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak, karena masyarakat wajib pajak akan lebih memahami bagaimana dan untuk apa pemerintah menggunakan dana pajak tersebut.

Pelatihan Pembinaan Pajak Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terkait perpajakan, kami berharap masyarakat dapat memahami peran pentingnya dan secara aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan penerimaan pajak dan memajukan daerah melalui menyelenggarakan program Diklat Pajak Daerah.

Silakan ikuti Pelatihan ” Penyuluhan Pajak Daerah ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Untuk memastikan pengumpulan yang efektif dari PBB-P2, penting bagi kita untuk memiliki mekanisme yang baik dalam pengumpulan data dan penilaian. Di sinilah pelatihan berperan. Melalui pelatihan mekanisme pendataan dan penilaian, Pemda dapat memastikan bahwa staf mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan PBB-P2 secara akurat dan efisien.

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pelatihan mekanisme pendataan dan penilaian PBB-P2 :

• Meningkatkan akurasi pendataan: Dengan memberikan pelatihan, pemerintah daerah dapat membantu memastikan bahwa staf mereka mengumpulkan data yang akurat mengenai kepemilikan tanah dan bangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa PBB – P2 dipungut secara adil dan merata.
• Meningkatkan efisiensi penilaian: Pelatihan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi penilaian. Memastikan bahwa wajib pajak mengumpulkan PBB – P2 tepat waktu dan tidak memberikan beban yang berlebihan.
• Meningkatkan kepatuhan: Dengan memberikan pelatihan, pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan PBB – P2. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Kesimpulannya, pelatihan mengenai mekanisme pendataan dan penilaian PBB-P2 merupakan investasi yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan memberikan pelatihan, pemerintah daerah dapat membantu memastikan bahwa staf mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengumpulkan PBB – P2 secara akurat dan efisien. Pelatihan tersebut akan membantu memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengandalkan sumber pendapatan yang membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik.

Silakan ikuti Pelatihan ” Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2) ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Bimtek Jurusita Pajak Daerah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Jurusita Pajak Daerah. Jurusita pajak daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan tindakan penagihan serta menyelesaikan sengketa pajak di tingkat daerah.

Melalui Bimbingan teknis Jurusita Pajak Daerah, para peserta akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan daerah, mekanisme pengawasan dan penagihan pajak, serta penyelesaian sengketa pajak. Peserta akan melatih keterampilan komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik untuk menangani situasi kompleks di lapangan.

Bimbingan teknis Jurusita Pajak Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi jurusita pajak daerah dalam penegakan pajak. Pelatihan ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas jurusita pajak daerah melalui pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan daerah. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Bimbingan teknis Jurusita Pajak Daerah akan memberikan kontribusi yang terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keikutsertaan dalam Bimtek Jurusita Pajak Daerah memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi juru sita pajak daerah. Silakan ikuti Bimbingan Teknis ” Jurusita Pajak Daerah ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pelatihan tentang cara mengisi dan melaporkan e-SPT sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memastikan pemahaman yang baik tentang sistem ini. Dengan memperoleh pengetahuan yang tepat, instansi pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan e-SPT untuk tujuan pelaporan pajak yang efisien dan akurat.

Selain itu, dalam bimtek ini, kami akan menjadwalkan sesi tanya jawab untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum seputar pengisian dan pelaporan e-SPT.

Dengan mengikuti bimtek/pelatihan ini, instansi pemerintah akan mendapatkan berbagai manfaat, antara lain :

• Peningkatan efisiensi dalam penambahan dan pelaporan SPT melalui sistem e-SPT.
• Peningkatan pemahaman mengenai tata cara penggunaan software e-SPT.
• Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
• Mengoptimalkan penggunaan e-SPT untuk mengurangi biaya dan memperkuat keamanan data.

Dalam rangka menyajikan bimtek/pelatihan ini, Kami Pusdiklat Pemendagri Bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam penggunaan e-SPT dan mampu memberikan pelatihan yang komprehensif kepada peserta.

Dengan bimbingan teknis ini, instansi pemerintah akan siap mengimplementasikan pengisian dan pelaporan e-SPT dengan baik, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Silakan ikuti Bimbingan Teknis ” Tata Cara Pengisian e-SPT Dan Pelaporan Pengisian Bagi Instansi Pemerintah ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Bimbingan teknis/pelatihan pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak dan retribusi daerah. Bimtek/pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta tentang :

• Pengertian pajak dan retribusi daerah
• Dasar hukum pajak dan retribusi daerah
• Objek pajak dan retribusi daerah
• Subjek pajak dan retribusi daerah
• Tarif pajak dan retribusi daerah
• Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah
• Tata cara penagihan pajak dan retribusi daerah
• Tata cara penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah.

Bimbingan teknis/pelatihan pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti bimbingan teknis/pelatihan pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah :

• Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta tentang pajak dan retribusi daerah
• Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak dan retribusi daerah
• Meningkatnya PAD
• Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Silakan ikuti Bimbingan Teknis ” Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 mengatur pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. UU PDRD bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, efektivitas pengelolaan PBB dan BPHTB, serta kepatuhan wajib pajak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU PDRD mengatur sejumlah ketentuan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.

Pertama, UU PDRD menetapkan sistem self assessment bagi wajib pajak. Artinya, wajib pajak bertanggung jawab untuk menilai sendiri nilai properti kena pajak mereka dan membayar jumlah pajak yang benar.

Kedua, UU PDRD menetapkan sistem sanksi untuk ketidakpatuhan. Sistem ini dirancang untuk mencegah wajib pajak agar tidak lalai membayar pajak.

Ketiga, UU PDRD menetapkan sistem banding bagi wajib pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang mereka anggap tidak benar.

Pemerintah merancang ketentuan-ketentuan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, UU PDRD juga mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk badan pajak daerah. Badan ini bertanggung jawab untuk memungut pajak, menyelesaikan sengketa wajib pajak, dan memberikan edukasi kepada wajib pajak.

Secara keseluruhan, UU PDRD memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan PBB dan BPHTB. Rancangan ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengelolaan pajak PBB dan BPHTB yang efektif sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dan berkontribusi pada pembangunan daerahnya. UU PDRD memberikan sejumlah ketentuan untuk membantu pemerintah daerah mengelola pajak-pajak ini secara efektif.

Silakan ikuti Bimbingan Teknis ” Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 ” yang akan kami selenggarakan Pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Dengan Penginapan) Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Penginapan) Fasilitas yang didapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau materi dibahas sampai selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Sharing) 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama kegiatan berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas Exclusive 6. Sertifikat Pelatihan 7. Makalah CATATAN : – Penjemputan di Bandara (Peserta group minimal 5 orang) (Peserta wajib konfirmasi) – Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 – Untuk peserta group minimal 15 orang dapat request jadwal dan tempat – Syarat & Ketentuan berlaku – Daftarkan segera, tempat terbatas

Konfirmasi Peserta: Telpon Pusdiklat Pemendagri 021-2244.3223 Telp/Fax. 021-2244.3223

“JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH “