Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja – Sebelum diberlakukannya sistem anggaran berbasis kinerja, Program penganggaran yg digunakan adalah metode tradisional atau Line-Item Budgeting. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa kumpulan kegiatan yg wajib dihubungkan dengan maksud yg sudah ditetapkan.

Namun makin difokuskan dalam kepentingan untuk pengeluaran & sistem pertanggung jawabannya tidak diselidiki dan diteliti apakah dana tadi sudah dipakai secara efektif & efisien atau tidak. Berhubungan dengan ini kami mempersiapkan pelatihan dengan Tajuk sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus untuk efisiensi penyelenggaraan suatu kegiatan. Efisiensi itu independen adalah suatu proporsi antara output dengan input. Suatu kegiatan dikatakan efisien, apabila output yg dihasilkan lebih besar dengan input yg sama, atau hasil yg didapatkan adalah sama dengan input yg lebih sedikit.

Tujuan dari sistem yg baru ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pengeluaran publik. Dengan menghubungkan pendanaan institusi bidang publik dengan pencapaian hasil dari dengan sistematika anggaran kinerja.

Anggaran ini tidak hanya berdasarkan pada apa yg dibelanjakan saja, seperti yg terjadi dalam sistem anggaran tradisional. Tapi pula didasarkan pada tujuan/rencana eksklusif yg pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yg cukup dan penggunaan biaya tersebut wajib efisien & efektif.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif juga Legislatif dalam pengelolaan keuangan yg akuntabel & berbasis kinerja. kami Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan Diklat/ Bimtek dengan tema “ Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja “, yg akan diselenggarakan pada :

JADWAL DIKLAT SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025

Terkait

Bimtek Penyusunan APBD untuk Sekretariat DPRD

Bimtek Penyusunan APBD untuk Sekretariat DPRD - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran krusial dalam menjalankan tugas administrasi keuangan DPRD. Administrasi keuangan ini mencakup manajemen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan keuangan DPRD, serta pengelolaan keuangan para pimpinan dan anggota DPRD. Salah satu tahapan utama dalam pengelolaan…

17 September 2022

dalam "Diklat DPRD"

Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melambangkan suatu badan legislatif yang dalam pelaksanaan kerjanya dibantu oleh alat kelengkapan daerah. diperoleh beberapa alat kelengkapan daerah, tercatat di dalamnya adalah Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi Daerah (Balegda), dan Badan Kehormatan, yang…

17 September 2022

dalam "Diklat DPRD"

Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD

Bimtek Peningkatan Kapasitas Peran Fungsi Anggota DPRD – Pemerintahan negara tidak hanya bergantung kepada pemerintahan pusat, tetapi Pemda juga mempengaruhi jalannya pemerintahan negara yg baik. Dalam mengawasi jalannya Pemda, pemerintah mempercayakan pengawasan Pemda pada DPRD. DPRD pula mempunyai hak istimewa misalnya hak angket, hak petisi & juga hak amandemen untuk…

18 September 2022

dalam "Diklat DPRD"