admin

Bimtek RIPPDA ( Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.

Bimtek RIPPDA – Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPDA) merupakan sebuah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk […]

Bimtek RIPPDA ( Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013. Read Post »

Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja Dan Pembekalan Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Permenpan rb No 1 Thn 2023 Serta Praktek Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan RB No 6 Thn 2022 Di Lingkungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Propinsi/Kab/Kota

Konversi Penyusunan E-Dupak – Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 telah membawa angin segar dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil

Konversi Penyusunan E-Dupak Vs E-Kinerja Dan Pembekalan Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Permenpan rb No 1 Thn 2023 Serta Praktek Penyusunan SKP Berbasis Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan RB No 6 Thn 2022 Di Lingkungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Propinsi/Kab/Kota Read Post »

Bimtek Penghitungan Angka Kredit Dan Penyusunan Dupak JF Medis & Paramedis, Dan JF Lainnya Serta Pengelolaan Kinerja Asn Berdasarkan Permenpan RB No 6 Thn 2022 Berbasis Aplikasi E-Kinerja

Bimtek Penghitungan Angka Kredit – Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja

Bimtek Penghitungan Angka Kredit Dan Penyusunan Dupak JF Medis & Paramedis, Dan JF Lainnya Serta Pengelolaan Kinerja Asn Berdasarkan Permenpan RB No 6 Thn 2022 Berbasis Aplikasi E-Kinerja Read Post »

Integrasi penyusunan angka kredit melalui aplikasi Dispakati sesuai Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Integrasi penyusunan angka kredit – Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah penting

Integrasi penyusunan angka kredit melalui aplikasi Dispakati sesuai Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Read Post »

Scroll to Top