Dokumen penganggaran perangkat daerah perlu disusun secara terencana, konsisten, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) menjadi bagian penting dalam proses penyusunan serta pelaksanaan APBD.

Bimtek Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD melalui SIPD-RI membahas keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran, penjabaran program hingga rincian anggaran, serta pemeriksaan konsistensi data dalam sistem. Materi dapat disesuaikan dengan tahapan penganggaran dan kebutuhan pemerintah daerah.

Dasar penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Hubungan RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD

RKA-SKPD dan DPA-SKPD merupakan bagian dari rangkaian perencanaan dan penganggaran daerah. Program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan anggaran perlu saling terhubung dengan dokumen perencanaan serta kebijakan anggaran daerah.

RKA-SKPD disusun sebagai rencana kerja dan anggaran perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan pagu yang menjadi acuan. Setelah proses pembahasan dan penetapan APBD, DPA-SKPD menjadi dokumen pelaksanaan anggaran bagi perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peran SIPD-RI dalam proses penganggaran

SIPD-RI mendukung keterpaduan informasi pemerintahan daerah, termasuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan sistem memerlukan pemahaman alur, struktur data, nomenklatur, kewenangan pengguna, dan tahapan penginputan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pengisian dalam sistem perlu disertai pemeriksaan substansi dokumen. Data yang berhasil tersimpan belum tentu berarti seluruh isi sudah tepat; perangkat daerah tetap perlu memastikan kesesuaian program, indikator, target, volume, satuan, harga, sumber dana, dan total anggaran dengan dokumen serta ketentuan yang menjadi acuan.

Pokok bahasan Bimtek RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Materi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan penganggaran pemerintah daerah. Pokok pembahasan dapat meliputi:

1. Kerangka pengelolaan keuangan daerah. Memahami siklus penganggaran dan peran para pihak dalam penyusunan dokumen.
2. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran. Menghubungkan prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pagu.
3. Penyusunan RKA-SKPD. Menata rincian rencana kerja, keluaran, volume, satuan, kebutuhan belanja, serta sumber pendanaan.
4. Penginputan melalui SIPD-RI. Memahami alur input dan pemeriksaan berdasarkan konfigurasi serta petunjuk teknis daerah.
5. Verifikasi dan konsistensi data. Memeriksa kesesuaian kode, nomenklatur, indikator, target, rincian belanja, dan total anggaran.
6. Penyusunan DPA-SKPD. Memahami proses penjabaran anggaran yang telah ditetapkan ke dalam dokumen pelaksanaan perangkat daerah.
7. Penanganan koreksi dan tindak lanjut. Mendokumentasikan catatan verifikasi dan memperbaiki data sesuai kewenangan.

Hal yang perlu diperiksa sebelum dokumen difinalkan

Pemeriksaan berjenjang dapat membantu menemukan ketidaksesuaian sebelum dokumen digunakan untuk pelaksanaan. Perangkat daerah dapat menelaah beberapa hal berikut:

• kesesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan serta prioritas daerah;
• ketepatan nomenklatur dan kode rekening berdasarkan pemutakhiran yang berlaku;
• kesesuaian indikator, target, volume, satuan, dan keluaran kegiatan;
• kewajaran rincian belanja terhadap kebutuhan dan standar harga daerah;
• kesesuaian pagu, sumber dana, dan total anggaran;
• kelengkapan penjelasan serta dokumen pendukung; dan
• konsistensi antara RKA-SKPD, hasil pembahasan anggaran, dan DPA-SKPD.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan, tim anggaran pemerintah daerah, operator SIPD-RI, serta aparatur yang terlibat dalam penyusunan dan verifikasi dokumen anggaran.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami hubungan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
• menyusun RKA-SKPD secara lebih konsisten dan terukur;
• menginput dan memeriksa data penganggaran melalui SIPD-RI;
• menelaah kesesuaian nomenklatur, indikator, target, serta rincian belanja;
• memahami proses penjabaran anggaran dalam DPA-SKPD; serta
• menindaklanjuti hasil verifikasi dan koreksi secara tertib.

Pengelolaan keuangan desa yang tertib membantu pemerintah desa menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, memerlukan pencatatan yang konsisten dan dokumen pendukung yang memadai.

Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa TA 2026 melalui Siskeudes membahas tata kelola keuangan desa serta pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mendukung administrasi dan pencatatan. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan aparatur desa dan kebijakan pemerintah daerah.

Dasar pengelolaan keuangan dan Dana Desa TA 2026

Peran Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa

Siskeudes dikembangkan BPKP bersama Kemendagri untuk mendukung tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini membantu proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, tetapi tidak menggantikan kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan anggaran, melaksanakan kegiatan, memeriksa dokumen, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Penggunaan aplikasi perlu disertai pemahaman atas alur kerja, ketepatan input, pengendalian dokumen, dan koordinasi antarperangkat desa. Versi dan mekanisme implementasi Siskeudes dapat berbeda mengikuti kebijakan serta kesiapan pemerintah daerah.

Tahapan pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan yang saling berkaitan. Dalam Bimtek, peserta dapat mempelajari gambaran proses berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran. Menyelaraskan kegiatan desa dengan dokumen perencanaan, kewenangan desa, prioritas, dan kemampuan anggaran.
2. Penyusunan APB Desa. Menginput dan menata anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan kegiatan. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai APB Desa, ketentuan pengadaan, dan prosedur yang berlaku.
4. Penatausahaan. Mencatat penerimaan, pengeluaran, transaksi, dan dokumen pendukung secara tertib.
5. Pelaporan. Menyusun laporan realisasi dan laporan lain sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.
6. Pertanggungjawaban. Menyiapkan dokumen yang menunjukkan kesesuaian antara anggaran, transaksi, hasil kegiatan, dan laporan.
7. Pemantauan dan evaluasi. Menelaah kemajuan kegiatan, kendala, sisa anggaran, dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026

Pengelolaan Dana Desa TA 2026 perlu memperhatikan ketentuan penganggaran, alokasi, penggunaan, penyaluran, pelaporan, dan evaluasi yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026. Fokus penggunaan Dana Desa juga mengacu pada petunjuk operasional dalam Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 serta kebijakan daerah yang relevan.

Dalam praktiknya, pemerintah desa perlu mencocokkan rencana kegiatan dan penganggaran dengan ketentuan yang berlaku, hasil musyawarah desa, dokumen perencanaan, dan kewenangan desa. Ketentuan teknis serta prioritas dapat diperbarui, sehingga peserta perlu memeriksa pedoman resmi sebelum menetapkan atau menjalankan kegiatan.

Materi Bimtek Siskeudes dan pengelolaan Dana Desa

Materi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kondisi implementasi di daerah. Pokok pembahasan dapat meliputi:

• pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa TA 2026;
• penyelarasan perencanaan desa dengan APB Desa;
• pengenalan menu dan alur kerja Siskeudes sesuai versi yang digunakan;
• input anggaran, transaksi, dan data kegiatan secara tertib;
• penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaan dokumen;
• penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban;
• rekonsiliasi data aplikasi dengan dokumen dan bukti transaksi;
• identifikasi kesalahan input dan langkah pemeriksaan awal; serta
• penyusunan daftar tindak lanjut untuk memperbaiki administrasi desa.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan atau bendahara desa, perangkat desa, operator Siskeudes, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, serta aparatur kecamatan atau pemerintah daerah yang membina pengelolaan keuangan desa.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami tahapan pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa;
• mengoperasikan Siskeudes sesuai fungsi dan kewenangannya;
• menata dokumen dan pencatatan transaksi dengan lebih konsisten;
• menyiapkan laporan dan bahan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri; serta
• mengidentifikasi kendala administrasi dan menyusun tindak lanjut.

Administrasi perpajakan instansi pemerintah menuntut ketelitian dalam mengelola data, memproses transaksi, menyiapkan bukti potong, melakukan pembayaran, dan menyampaikan laporan. Perubahan sistem administrasi melalui Coretax DJP membuat bendahara serta pengelola pajak perlu memahami alur kerja dan hak akses yang digunakan instansinya.

Bimtek Coretax DJP untuk Bendahara dan Pengelola Pajak Instansi membahas pengenalan sistem, pengelolaan akses, administrasi pemotongan dan pemungutan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan proses perpajakan di masing-masing instansi.

Dasar regulasi dan panduan Coretax

Mengenal Coretax DJP

Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk administrasi wajib pajak, pembayaran, dan pelaporan. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PMK 81/2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025 dan telah beberapa kali diubah. DJP menyediakan buku panduan Coretax di laman resminya, antara lain panduan penanggung jawab, impersonate, dan role akses, serta modul SPT Masa PPh Unifikasi.

Dalam penggunaan untuk instansi, pengelolaan akses menjadi bagian penting. Petugas yang menjalankan tugas perpajakan menggunakan akun pribadi dan hak akses sesuai penunjukan. Karena itu, instansi perlu memahami proses penanggung jawab, pihak terkait, pemberian role, dan penggunaan fitur impersonate.

Ruang lingkup materi Bimtek Coretax

Materi kegiatan dapat disesuaikan dengan proses yang dilakukan instansi. Pokok pembahasan dapat meliputi:

1. Pengenalan Coretax DJP. Memahami fungsi sistem dan gambaran alur administrasi perpajakan instansi.
2. Penyiapan akses dan role. Membahas peran penanggung jawab, pihak terkait, wakil atau kuasa, serta pemberian hak akses berdasarkan kewenangan.
3. Impersonate secara tepat. Memahami konsep akses sebagai wakil instansi menggunakan akun pribadi yang telah diberi role, tanpa berbagi kata sandi.
4. Administrasi bukti potong. Mengenali proses pembuatan dan pengelolaan bukti pemotongan atau pemungutan pajak sesuai transaksi.
5. Pembayaran dan penyetoran. Memahami alur pembayaran pajak yang relevan dengan transaksi instansi.
6. Pelaporan SPT Masa. Membahas gambaran SPT Masa PPh Unifikasi dan data yang perlu disiapkan.
7. Rekonsiliasi dan dokumentasi. Menjaga kesesuaian dokumen transaksi, bukti potong, pembayaran, dan pelaporan.
8. Penanganan kendala. Menyusun langkah pemeriksaan awal dan mengetahui kanal asistensi resmi DJP yang dapat dihubungi.

Pengelolaan akses dan keamanan akun

Pengelolaan hak akses membantu membatasi penggunaan sistem sesuai tugas masing-masing petugas. Menurut DJP, saat wajib pajak badan atau instansi pemerintah terdaftar di Coretax, sistem menetapkan seorang penanggung jawab (person in charge) yang memiliki hak akses penuh. Penanggung jawab dapat memberikan role kepada pihak terkait melalui menu Wakil/Kuasa Saya, dan pihak yang telah diberi role dapat mengakses akun instansi melalui mekanisme impersonate sesuai role tersebut.

Untuk instansi pemerintah, DJP mencontohkan pihak terkait dalam kategori orang terkait, yaitu bendaharawan, kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan SPM, dan pegawai keuangan.

• Pastikan data penanggung jawab dan pihak terkait instansi sesuai.
• Berikan role berdasarkan tugas dan kewenangan yang diperlukan.
• Jangan membagikan kata sandi atau menggunakan akun petugas lain.
• Tinjau akses apabila terjadi pergantian petugas atau perubahan tanggung jawab.
• Simpan dokumen dan bukti proses sesuai kebijakan pengarsipan instansi.

DJP juga menjelaskan bahwa pegawai yang menjalankan fungsi tertentu berdasarkan role access, misalnya sebagai penyusun draf atau penandatangan bukti potong, tidak sedang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Karena itu, mereka tidak memerlukan surat kuasa khusus hanya karena diberi role. Jika seseorang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, berlaku persyaratan dalam PMK 44/2026.

Administrasi pajak instansi dalam Coretax

Bendahara dan pengelola pajak perlu menjaga alur administrasi sejak transaksi dilakukan. Data dasar transaksi yang lengkap membantu proses pemotongan atau pemungutan, pembayaran, penerbitan bukti potong, hingga pelaporan.

Menurut informasi DJP mengenai SPT Masa Coretax, SPT Masa PPh Unifikasi digunakan untuk seluruh wajib pajak, tidak dipisahkan antara instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah. Bagi instansi pemerintah terdapat pilihan metode pembayaran, yaitu Langsung (LS) atau Uang Persediaan (UP). Pada metode LS dilakukan validasi nomor SP2D LS, sedangkan pada metode UP sistem menghasilkan kode billing setelah SPT Masa PPh Unifikasi diisi lengkap.

• Periksa kelengkapan dokumen dan data sebelum memproses transaksi.
• Pastikan jenis pajak dan perlakuan pajak ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
• Cocokkan bukti pemotongan atau pemungutan dengan dokumen pembayaran.
• Perhatikan kesesuaian masa pajak, nilai transaksi, dan identitas pihak terkait.
• Arsipkan bukti dan catatan pelaporan agar mudah ditelusuri saat diperlukan.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat atau staf pengelola keuangan, operator perpajakan, pengelola administrasi pajak, serta aparatur yang diberi tugas menjalankan kewajiban perpajakan instansi pemerintah.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami gambaran alur administrasi pajak instansi pada Coretax DJP;
• mengelola akses dan role sesuai penugasan;
• menyiapkan data transaksi dan dokumen perpajakan secara lebih tertib;
• memahami hubungan proses bukti potong, pembayaran, dan pelaporan; serta
• mengetahui cara menindaklanjuti kendala melalui panduan atau asistensi resmi DJP.

Instansi publik mengelola berbagai data yang berkaitan dengan masyarakat, pegawai, peserta layanan, dan mitra kerja. Data tersebut digunakan untuk mendukung administrasi dan pelayanan, sehingga perlu dikelola secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai tujuan pemrosesannya.

Bimtek Pelindungan Data Pribadi di Instansi Publik membahas pemahaman dasar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya, pemetaan proses pengelolaan data, pengendalian akses, serta langkah untuk mengurangi risiko kebocoran atau penggunaan data yang tidak sesuai.

Dasar pelindungan data pribadi

Mengapa pelindungan data pribadi penting bagi instansi publik?

Data pribadi dapat digunakan dalam berbagai proses, seperti pendaftaran layanan, pengelolaan kepegawaian, pendataan masyarakat, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Tanpa tata kelola yang memadai, instansi dapat menghadapi risiko akses tanpa kewenangan, pengiriman data ke pihak yang tidak tepat, penyimpanan berlebihan, atau penggunaan data di luar tujuan awal.

Pelindungan data bukan hanya urusan teknis teknologi informasi. Pelaksanaannya melibatkan kebijakan, prosedur kerja, pembagian tanggung jawab, pengelolaan dokumen, perilaku pegawai, serta pengamanan sistem dan perangkat.

Prinsip pengelolaan data pribadi

Dalam mengelola data pribadi, instansi perlu memahami tujuan pemrosesan, pihak yang memiliki kewenangan, jenis data yang digunakan, serta masa penyimpanannya. Praktik pengelolaan juga perlu memperhatikan hak subjek data dan kewajiban pihak yang memproses data sesuai peraturan.

• Tujuan yang jelas. Data dikumpulkan dan digunakan sesuai kebutuhan yang dapat dijelaskan.
• Akses terbatas. Akses diberikan kepada personel yang memerlukannya untuk menjalankan tugas.
• Keamanan data. Pengamanan disesuaikan dengan jenis data, sistem, dan risiko pemrosesan.
• Ketepatan dan pembaruan. Data dijaga agar tetap relevan dan diperbarui sesuai prosedur.
• Akuntabilitas. Proses pemrosesan dan pengambilan keputusan didukung dokumentasi yang dapat ditelusuri.

Ruang lingkup Bimtek Pelindungan Data Pribadi

Materi dapat disesuaikan dengan kondisi instansi dan jenis layanan yang dikelola. Pembahasan dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Pemahaman dasar UU PDP dan PP 33/2026. Mengenali istilah, peran, hak subjek data, dan kewajiban yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.
2. Pemetaan data dan proses kerja. Mengidentifikasi jenis data, sumber, tujuan penggunaan, pihak yang mengakses, serta alur penyimpanannya.
3. Pengelolaan akses dan dokumen. Menelaah prosedur pemberian akses, pengiriman data, penyimpanan berkas, dan pemusnahan sesuai kebijakan.
4. Pengamanan sistem dan perangkat. Membahas praktik dasar untuk mengurangi risiko kehilangan, perubahan, atau akses tanpa kewenangan.
5. Penilaian dampak dan PPDP. Memahami gambaran penilaian dampak pelindungan data pribadi serta penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data pribadi.
6. Penanganan insiden. Memahami pentingnya pelaporan, dokumentasi, koordinasi, dan tindak lanjut ketika terjadi dugaan insiden data.
7. Penyusunan rencana perbaikan. Menentukan prioritas dan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kapasitas serta kewenangan instansi.

Langkah awal yang dapat dilakukan instansi

Persiapan pelindungan data dapat dimulai dengan meninjau proses kerja yang sudah berjalan. Instansi dapat mengidentifikasi data yang dikelola, mengevaluasi siapa yang memiliki akses, meninjau prosedur penyimpanan dan pertukaran data, serta memastikan pegawai memahami cara melaporkan dugaan insiden. Karena PP 33/2026 baru berlaku pada 16 Januari 2027, periode ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah kesiapan.

• Membuat inventaris proses dan jenis data pribadi yang digunakan.
• Menetapkan penanggung jawab dan jalur koordinasi internal.
• Menelaah apakah instansi termasuk yang perlu menunjuk pejabat atau petugas pelindungan data pribadi. Menurut Pasal 53 ayat (1) UU PDP, pemrosesan data untuk kepentingan pelayanan publik termasuk salah satu kondisi yang mewajibkan penunjukan.
• Meninjau prosedur pengumpulan, akses, penggunaan, dan penyimpanan data.
• Meningkatkan pemahaman pegawai melalui sosialisasi dan pelatihan.
• Menyusun prosedur pencatatan serta penanganan dugaan insiden, termasuk pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga yang berwenang dalam waktu paling lama 3×24 jam sebagaimana diatur UU PDP.
• Menelaah perjanjian dan hubungan kerja dengan penyedia atau pihak pemroses data.

Langkah tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan, kebijakan instansi, dan karakteristik layanan. Bimtek membantu peserta mengenali area yang perlu ditelaah, tetapi tidak menggantikan kajian hukum, audit keamanan, maupun keputusan pejabat yang berwenang.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh aparatur yang menangani pelayanan publik, administrasi kependudukan, kepegawaian, teknologi informasi, kearsipan, hukum, pengelolaan pengaduan, serta unit lain yang mengumpulkan atau menggunakan data pribadi.

Pelibatan beberapa unit kerja dapat membantu instansi melihat alur data secara lebih menyeluruh, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, sampai dengan penghapusan atau pemusnahan data sesuai ketentuan.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami dasar dan tanggung jawab pelindungan data pribadi;
• mengenali jenis data dan alur pemrosesan di lingkungan kerja;
• meninjau akses, dokumen, dan prosedur pengelolaan data;
• meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebocoran atau penyalahgunaan data; serta
• menyusun usulan tindak lanjut sesuai kebutuhan dan kewenangan instansi.

Aparatur Sipil Negara memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan ASN perlu didukung pemahaman regulasi, administrasi kepegawaian yang tertib, penerapan sistem merit, serta pengelolaan kinerja yang terarah.

Bimtek Manajemen ASN ini membahas tiga isu yang saling berkaitan, yaitu PPPK paruh waktu, sistem merit, dan manajemen kinerja. Materi membantu aparatur memahami kebijakan serta menyiapkan langkah pengelolaan kepegawaian sesuai tugas dan ketentuan instansi masing-masing.

Dasar kebijakan Manajemen ASN

Mengapa tiga topik ini perlu dipahami bersama?

Pengelolaan pegawai tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian. Instansi juga perlu memastikan proses pengelolaan berjalan berdasarkan prinsip yang objektif, kebutuhan organisasi, kompetensi, serta hasil kerja yang diharapkan.

Pemahaman mengenai PPPK paruh waktu membantu peserta menelaah kebijakan dan administrasi yang relevan. Sistem merit memberikan kerangka untuk mendukung pengelolaan ASN yang lebih objektif. Manajemen kinerja membantu pimpinan dan pegawai menyepakati hasil kerja, memantau kemajuan, dan menentukan tindak lanjut.

Materi PPPK paruh waktu

Pembahasan PPPK paruh waktu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan tata kelola administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta dapat mempelajari hal yang perlu diperhatikan saat membaca regulasi, menyiapkan dokumen, mengelola data, serta melakukan koordinasi di lingkungan instansi.

• Gambaran kebijakan PPPK paruh waktu dan regulasi acuannya.
• Mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sesuai Permen PANRB 9/2026.
• Peran unit kepegawaian dan pihak terkait dalam administrasi PPPK paruh waktu.
• Hal yang perlu dicermati dalam dokumentasi dan perjanjian kerja.
• Pengelolaan data serta koordinasi antarunit kerja.
• Penyampaian informasi kebijakan kepada pegawai secara jelas dan tepat.

Keputusan mengenai status, pengangkatan, perjanjian kerja, hak, dan kewajiban harus mengacu pada peraturan serta keputusan pejabat yang berwenang. Pengalihan status tidak berlangsung otomatis, karena bergantung pada kebutuhan instansi, ketersediaan anggaran, dan hasil evaluasi kinerja. Keikutsertaan dalam Bimtek tidak menjamin pengangkatan atau perubahan status kepegawaian.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN

Sistem merit mendukung pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan. Penerapannya memerlukan proses yang terencana, data yang memadai, dokumentasi yang dapat ditelusuri, serta pengawasan dan evaluasi.

Permen PANRB 19/2025 mengatur tahapan penyelenggaraan sistem merit yang mencakup penerapan, pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Dalam Bimtek, peserta dapat membahas bagaimana tahapan tersebut dipahami dan dikaitkan dengan praktik pengelolaan ASN di instansinya.

• Prinsip sistem merit dalam pengelolaan ASN.
• Pengumpulan dan pemanfaatan data kepegawaian.
• Pengembangan kompetensi dan karier berdasarkan kebutuhan organisasi.
• Pengukuran, pengawasan, dan evaluasi penerapan sistem merit.
• Identifikasi area perbaikan dalam tata kelola kepegawaian.

Manajemen kinerja ASN yang berorientasi hasil

Manajemen kinerja membantu organisasi menghubungkan sasaran kerja dengan kontribusi pegawai. Prosesnya dapat mencakup penyepakatan ekspektasi, pemantauan, dialog kinerja, evaluasi hasil dan perilaku kerja, serta tindak lanjut untuk mendukung perbaikan dan pengembangan pegawai.

• Menyelaraskan sasaran organisasi, unit kerja, dan individu.
• Menyusun ekspektasi hasil kerja dan indikator yang jelas.
• Melakukan pemantauan dan dialog kinerja secara berkala.
• Memberikan umpan balik yang relevan terhadap pelaksanaan tugas.
• Menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan kompetensi.

Pokok bahasan Bimtek Manajemen ASN

Materi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan peran peserta. Pokok pembahasannya dapat meliputi:

1. Kerangka regulasi ASN. Memahami dasar kebijakan dan cara menelaah ketentuan yang relevan.
2. PPPK paruh waktu. Membahas kebijakan, administrasi, dokumentasi, pengalihan status, dan koordinasi sesuai kewenangan instansi.
3. Sistem merit. Mengulas prinsip, tahapan penerapan, pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan.
4. Pengelolaan kinerja. Membahas penyelarasan sasaran, ekspektasi hasil, dialog, pemantauan, dan evaluasi kinerja.
5. Studi kasus dan rencana tindak lanjut. Mendiskusikan tantangan pengelolaan ASN dan menyusun langkah perbaikan sesuai konteks instansi.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh pejabat dan staf pengelola kepegawaian, pengelola sumber daya manusia, pejabat penilai kinerja, pimpinan perangkat daerah, serta aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN.

Instansi dapat menyesuaikan peserta berdasarkan kebutuhan. Keterlibatan unit kepegawaian, pimpinan, pejabat penilai, dan unit kerja terkait dapat membantu pembahasan menjadi lebih sesuai dengan proses yang berjalan di organisasi.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami kaitan PPPK paruh waktu, sistem merit, dan manajemen kinerja;
• menelaah regulasi serta dokumen kepegawaian dengan lebih cermat;
• mendukung proses pengelolaan ASN yang objektif dan terdokumentasi;
• menyelaraskan ekspektasi kinerja dengan sasaran organisasi; serta
• mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan tindak lanjut di instansinya.

Penerapan hasil Bimtek perlu disesuaikan dengan kewenangan, regulasi terbaru, dan kebijakan internal instansi. Pengelolaan ASN merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan koordinasi dan evaluasi.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Agar memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap aset perlu dikelola dengan tertib sejak perencanaan kebutuhan hingga pelaporan dan penghapusannya.

Bimtek pengelolaan BMD membantu aparatur memahami proses penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan pelaporan aset daerah. Pembahasan dapat disesuaikan dengan tugas peserta serta prosedur yang diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dasar pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Perubahan tersebut menyentuh berbagai ketentuan, antara lain pemanfaatan, dokumen bukti kepemilikan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, dan indikator kinerja pengelolaan BMD.

Untuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, rujukannya adalah Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta prosedur internal yang masih berlaku di wilayahnya.

Mengapa pengelolaan BMD perlu diperkuat?

Data aset yang tidak mutakhir dapat menyulitkan pemerintah daerah mengetahui lokasi, kondisi, pengguna, status, dan nilai barang. Ketidaksesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik juga dapat menghambat penyusunan laporan serta tindak lanjut pengelolaan aset.

Pengelolaan yang tertib membantu perangkat daerah menjaga aset, menggunakan barang sesuai kebutuhan, menyiapkan data yang dapat ditelusuri, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik. BMD bukan hanya perlu dicatat, tetapi juga perlu dipelihara dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Ruang lingkup pengelolaan BMD

Materi Bimtek dapat membahas tahapan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh, antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Menyusun kebutuhan barang dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, ketersediaan aset, dan kemampuan anggaran.
2. Pengadaan dan penerimaan barang. Memastikan barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan, spesifikasi, dan berita acara serah terima.
3. Penggunaan dan penetapan status penggunaan. Mencatat barang yang digunakan perangkat daerah serta memastikan penggunaannya sesuai tugas dan fungsi.
4. Penatausahaan dan pembukuan. Menjaga kelengkapan pencatatan, dokumen, identitas barang, dan informasi perubahan kondisi atau lokasi.
5. Inventarisasi dan rekonsiliasi. Mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik serta menyelesaikan selisih pencatatan.
6. Pengamanan dan pemeliharaan. Menjaga aset secara administratif, fisik, dan hukum serta memastikan barang dirawat sesuai kebutuhan.
7. Pemanfaatan dan pemindahtanganan. Memahami proses serta persetujuan yang diperlukan untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan barang sesuai aturan.
8. Pelaporan dan penghapusan. Menyusun laporan barang secara tertib dan memproses penghapusan melalui tahapan serta kewenangan yang berlaku.

Materi Bimtek Pengelolaan BMD

Materi dapat disusun berdasarkan kebutuhan instansi dan tanggung jawab peserta. Pokok pembahasannya dapat meliputi:

• peran dan tanggung jawab pengelola, pengguna, dan pengurus barang;
• pembukuan serta pemutakhiran data barang milik daerah;
• inventarisasi dan pencocokan data aset dengan kondisi fisik;
• pengelolaan dokumen kepemilikan dan bukti administrasi;
• pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas aset daerah;
• pemeliharaan serta pencatatan perubahan kondisi barang;
• penyusunan laporan barang dan rekonsiliasi dengan laporan keuangan;
• pemanfaatan barang sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah;
• indikator kinerja pengelolaan BMD; serta
• identifikasi kendala dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengguna atau pembantu, aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta pegawai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas aset di unit kerjanya.

Instansi dapat menyesuaikan komposisi peserta dengan kebutuhan. Melibatkan pihak yang melakukan pencatatan, pemeriksaan fisik, pengamanan, dan penyusunan laporan dapat membantu pembahasan lintas fungsi menjadi lebih praktis.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami alur pengelolaan BMD dan tanggung jawab sesuai perannya;
• menata pembukuan dan dokumen aset dengan lebih tertib;
• melaksanakan inventarisasi serta menindaklanjuti perbedaan data;
• memperkuat pengamanan dan pemeliharaan aset daerah; serta
• menyusun pelaporan dan rencana tindak lanjut secara lebih terarah.

Hasil Bimtek perlu diterapkan melalui pembaruan data, koordinasi antarunit, dan tindak lanjut yang sesuai dengan regulasi daerah. Pengelolaan aset yang baik merupakan proses berkelanjutan, bukan hanya kegiatan menjelang penyusunan laporan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian penting dari sumber pendapatan daerah. Pengelolaannya membutuhkan data yang baik, prosedur pemungutan yang jelas, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelayanan yang membantu wajib pajak dan wajib retribusi memenuhi kewajibannya.

Bimtek optimalisasi pajak daerah membahas langkah-langkah untuk memperkuat pendataan, administrasi, pemungutan, pengawasan, dan evaluasi penerimaan daerah. Pembahasan juga mencakup pemahaman mengenai opsen sesuai ketentuan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Landasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi

Kerangka utama hubungan keuangan pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini berlaku sejak 5 Januari 2022 dan mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Ketentuan pelaksanaannya antara lain dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlaku sejak 16 Juni 2023. Peraturan ini mengatur tata cara pemungutan, mulai dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran dan penyetoran, pengurangan, pemeriksaan, penagihan, hingga keberatan dan penghapusan piutang.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku di wilayahnya. Jenis pajak, objek, dasar pengenaan, tarif, prosedur pemungutan, serta ketentuan pelayanan harus mengacu pada regulasi yang berlaku untuk daerah masing-masing.

Apa yang dimaksud dengan opsen?

Menurut Kamus Hukum Kementerian Keuangan, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. UU HKPD mengatur penerapan opsen pada pajak tertentu, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan mekanisme sesuai pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan.

Opsen PKB dan BBNKB mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025. Kementerian Dalam Negeri saat itu mengingatkan pemerintah daerah agar pengenaan opsen tidak menambah beban wajib pajak.

Dalam pelaksanaannya, pemahaman atas objek, pihak yang berwenang, tata cara pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan koordinasi antarpemerintah daerah menjadi penting. Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan dengan mengabaikan hak wajib pajak.

Mengapa optimalisasi perlu dilakukan?

Optimalisasi bukan sekadar menaikkan target penerimaan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki proses dari hulu ke hilir, mulai dari pemutakhiran data objek dan subjek pajak, kemudahan pembayaran, pengawasan penyetoran, sampai tindak lanjut atas tunggakan sesuai prosedur.

Data yang lebih tertib dapat membantu perangkat daerah memahami potensi penerimaan dan menyusun target yang lebih realistis. Prosedur yang jelas dan layanan yang mudah diakses juga membantu meningkatkan kepatuhan serta mengurangi kesalahan administrasi. PP 35/2023 sendiri mendorong pemerintah daerah menggali potensi pajak melalui kerja sama dan pemanfaatan data, dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan.

Materi Bimtek Pajak Daerah, Retribusi, dan Opsen

Materi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Pokok pembahasannya dapat mencakup:

• kerangka kebijakan pajak daerah dan retribusi berdasarkan UU HKPD dan PP 35/2023;
• pemahaman umum mengenai jenis pajak dan retribusi daerah;
• pendataan dan pemutakhiran data objek serta subjek pajak dan retribusi;
• penyusunan basis data dan pemetaan potensi penerimaan;
• proses administrasi, penetapan, pembayaran, dan penagihan sesuai ketentuan;
• pemahaman mekanisme opsen dan koordinasi pemungutannya;
• dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun berjalan;
• pengawasan penyetoran dan rekonsiliasi penerimaan;
• pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan dan pengawasan;
• penanganan keberatan, pengurangan, atau fasilitas sesuai ketentuan daerah; serta
• evaluasi penerimaan dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Kegiatan ini dapat ditujukan kepada aparatur Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Daerah, perangkat daerah pengelola retribusi, pejabat penatausahaan keuangan, auditor atau pengawas internal, serta aparatur lain yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Komposisi peserta sebaiknya disesuaikan dengan kewenangan dan proses kerja di masing-masing daerah. Dengan demikian, diskusi dan latihan dapat menggunakan contoh yang relevan dengan tugas peserta.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti Bimtek, peserta diharapkan lebih siap untuk:

• memahami kerangka kebijakan pajak daerah, retribusi, dan opsen;
• menata data dan proses administrasi penerimaan daerah;
• mengidentifikasi kendala dalam proses pemungutan dan pelayanan;
• memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sesuai kewenangannya; serta
• menyusun usulan perbaikan yang sesuai dengan regulasi dan kondisi daerah.

Hasil Bimtek perlu ditindaklanjuti melalui pembaruan prosedur, peningkatan kualitas data, koordinasi, dan evaluasi berkala. Seluruh langkah tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku serta memperhatikan transparansi dan kepastian layanan.

Pemerintah daerah menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan tujuan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, selalu ada kemungkinan hambatan, seperti keterlambatan kegiatan, ketidaksesuaian penggunaan sumber daya, kelemahan pengendalian, atau risiko tidak tercapainya target.

Karena itu, risiko perlu dikenali dan ditangani sejak tahap perencanaan. Bimtek manajemen risiko dan SPIP membantu aparatur memahami cara menghubungkan tujuan organisasi, pengelolaan risiko, pengendalian, dan pemantauan dalam pekerjaan sehari-hari.

Apa itu SPIP dan manajemen risiko?

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan memberi keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai, laporan keuangan dapat diandalkan, aset terlindungi, dan peraturan dipatuhi.

Landasan umum penyelenggaraan SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut menetapkan lima unsur SPIP yang perlu diterapkan secara terpadu dalam kegiatan instansi.

Manajemen risiko merupakan bagian penting dari pengendalian. Melalui proses ini, organisasi mengenali peristiwa yang dapat menghambat atau memengaruhi pencapaian tujuan, menilai tingkat risikonya, lalu menentukan cara penanganan yang sesuai.

Lima unsur SPIP yang perlu dipahami

Dalam penerapannya, SPIP terdiri atas lima unsur yang saling berkaitan:

1. Lingkungan pengendalian. Membangun suasana kerja yang mendukung integritas, kompetensi, tanggung jawab, dan pengendalian yang efektif.
2. Penilaian risiko. Menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhinya, dan menganalisis tingkat risiko.
3. Kegiatan pengendalian. Menentukan tindakan atau prosedur untuk mengelola risiko dan membantu memastikan arahan pimpinan dijalankan.
4. Informasi dan komunikasi. Menyediakan informasi yang relevan dan menyampaikannya kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu.
5. Pemantauan pengendalian intern. Meninjau penerapan pengendalian dan menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan.

Mengapa manajemen risiko penting bagi pemerintah daerah?

Manajemen risiko membantu perangkat daerah melihat kemungkinan masalah sebelum dampaknya membesar. Informasi risiko juga dapat digunakan untuk menetapkan prioritas, memperbaiki rancangan kegiatan, dan menentukan pengendalian yang sepadan dengan tingkat risikonya.

Proses ini bukan sekadar membuat daftar risiko atau melengkapi dokumen penilaian. Risiko perlu dikaitkan dengan sasaran organisasi dan keputusan kerja. BPKP juga mendorong pemerintah daerah menerapkan SPIP sebagai bagian dari proses pemerintahan sehari-hari, bukan hanya untuk mengejar nilai maturitas. Baca penjelasan BPKP mengenai SPIP terintegrasi di pemerintah daerah.

Materi Bimtek Manajemen Risiko dan SPIP

Materi Bimtek dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dan tugas peserta. Pokok pembahasannya dapat meliputi:

• konsep, tujuan, dan unsur penyelenggaraan SPIP;
• hubungan antara sasaran organisasi, risiko, dan pengendalian intern;
• identifikasi risiko pada sasaran strategis, program, kegiatan, dan proses kerja;
• analisis kemungkinan dan dampak risiko;
• penentuan respons risiko serta kegiatan pengendalian yang sesuai;
• penyusunan dan pemutakhiran register risiko;
• peran pimpinan, pemilik risiko, perangkat daerah, dan APIP;
• pemantauan tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan; serta
• pemahaman umum tentang penilaian maturitas SPIP terintegrasi.

Metode pembelajaran yang aplikatif

Agar pembelajaran dekat dengan pekerjaan peserta, kegiatan dapat memadukan pemaparan konsep, diskusi kelompok, studi kasus, dan latihan identifikasi risiko. Peserta dapat berlatih menyusun rumusan risiko berdasarkan sasaran atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya.

Latihan juga dapat mencakup analisis penyebab dan dampak risiko, penentuan tindakan pengendalian, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan. Contoh kasus sebaiknya disesuaikan dengan sektor dan kondisi instansi peserta.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek ini?

Bimtek ini dapat diikuti oleh pimpinan perangkat daerah, sekretaris dan kepala bidang, pejabat perencana dan pengelola program, pengelola keuangan, pemilik risiko, serta aparatur yang terlibat dalam penerapan pengendalian intern. APIP dapat mengikuti kegiatan sesuai peran dan kebutuhan pengawasan di instansinya.

Susunan peserta dan kedalaman materi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan kegiatan. Bimtek ini bersifat pengembangan kapasitas dan tidak menggantikan fungsi pembinaan atau penilaian resmi yang menjadi kewenangan instansi terkait.

Manfaat yang diharapkan

Setelah mengikuti Bimtek, peserta diharapkan lebih mampu:

• menghubungkan sasaran kerja dengan risiko yang mungkin menghambat pencapaiannya;
• mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara lebih terstruktur;
• memilih tindakan pengendalian yang sesuai dengan risiko;
• menentukan penanggung jawab dan cara pemantauan tindak lanjut; serta
• menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki proses kerja.

Penerapan SPIP yang efektif memerlukan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai. Hasil kegiatan perlu ditindaklanjuti dalam proses kerja instansi agar pengendalian dan manajemen risiko berjalan secara berkelanjutan.