Peran PPNS Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan – Tindak pidana perpajakan merupakan masalah serius bagi perekonomian suatu negara. Memerangi praktik-praktik ilegal perpajakan dan penggelapan
Bimtek Perpajakan
Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan BPHTB
Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dan BPHTB – merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman
Penyuluhan Pajak Daerah
Penyuluhan Pajak Daerah – Pajak daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Namun, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, salah satunya
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2) : Mekanisme Pendataan dan Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang paling penting di Indonesia. Pemerintah daerah menggunakan pajak ini sebagai
Bimtek Jurusita Pajak Daerah
Bimtek Jurusita Pajak Daerah – Pemerintah daerah mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Untuk memastikan penerimaan pajak
Cara Pengisian e-SPT
Cara Pengisian e-SPT – Seluruh instansi pemerintah di Indonesia wajib melakukan pengarsipan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-SPT). Instansi dapat mengirimkan formulir
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah – Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah
PBB dan BPHTB : Pengelolaan Pajak Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
PBB dan BPHTB adalah dua pajak daerah yang penting di Indonesia. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan, sedangkan
Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus
Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah
Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menjadi dasar kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah dan pedoman pengelolaan pajak