Bulan: Oktober 2022

Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah – Kemajuan teknologi untuk sistem pembayaran sudah menggantikan peranan uang tunai (currency) yg dikenal rakyat sebagai alat

Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah – Peraturan yg mengatur manajemen keuangan desa kembali mengalami perubahan, yg sebelumnya diatur di dalam Permendagri No. 113

Penerapan Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis AKRUAL Bagi Pemerintah Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inovasi baru di dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang

Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa – Manajemen Keuangan Desa merupakan serangkaian aktivitas yg mana di dalamnya terdiri berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan keuangan desa.

Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial – Bagi pengusaha perintis yg ingin menerima dana hibah yg berasal dari Kementerian (UKM), terdapat 8 persyaratan yg

Penyusunan Pengendalian Renja SKPD Dan RKPD – Permendagri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemda tahun 2019. Bahwa buat mencapai

Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak – Demi meningkatkan tertib administrasi manajemen data Pajak Bumi & Bangunan dan pelayanan kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yg berisi pertanggungjawaban kinerja

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Menghadapi Audit – Pedoman penyusunan APBD sebagai acuan Pemerintah Daerah pada sebuah penyusunan anggaran. Dengan asa peraturan tadi bisa